Politik
BREAKING
Pemerintah Kabupaten Gowa Tidak Berhasil Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Wilayah Dataran Tinggi
Oleh Admin Teropong Gowa
•
05 Jan 2026
•
2 min read
33 views
Pemerintah Kabupaten Gowa gagal menuntaskan proyek pembangunan atau perbaikan jalan di kawasan dataran tinggi wilayah tersebut.
Sumber foto : ( warga dataran tinggi kab gowa )
Kerusakan berat jalan di Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, mencerminkan lemahnya kinerja Pemerintah Kabupaten Gowa dalam memenuhi tanggung jawab dasar pelayanan publik, terutama pada sektor infrastruktur jalan.
Ruas jalan poros menuju Tondo yang menjadi jalur utama aktivitas warga telah lama terbengkalai dalam kondisi rusak parah. Ironisnya, perbaikan jalan tersebut tercatat telah dua kali masuk dalam alokasi APBD, namun hingga saat ini belum juga direalisasikan secara tuntas dan berkelanjutan.
Akibat sikap abai tersebut, warga akhirnya dipaksa mengambil alih fungsi negara. Melalui swadaya, masyarakat mengumpulkan dana hingga ratusan juta rupiah untuk melakukan pengecoran jalan, demi memastikan akses transportasi serta roda perekonomian, pendidikan, dan layanan kesehatan tetap dapat berjalan.
Aktivis sekaligus jurnalis dataran tinggi Kabupaten Gowa, Sattu, turut angkat suara menyoroti kondisi infrastruktur di wilayah pegunungan. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar soal lambannya pembangunan, melainkan cerminan kegagalan nyata Pemerintah Kabupaten Gowa dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat.
“Ruas jalan di Desa Garing telah dua kali masuk dalam anggaran, namun realisasinya tak pernah terlihat. Saat negara memilih abai, masyarakat justru harus mengumpulkan dana hingga ratusan juta rupiah untuk membangun jalan yang sejatinya menjadi tanggung jawab pemerintah,” ujar Sattu dengan tegas.
Menurutnya, swadaya warga semestinya hanya berperan sebagai bentuk partisipasi pendukung, bukan dijadikan solusi utama akibat abainya pemerintah. Kondisi ini, kata dia, sekaligus menunjukkan adanya ketimpangan perhatian pembangunan antara wilayah dataran tinggi dan kawasan perkotaan.
“Ketika anggaran telah tersedia namun pekerjaan tak kunjung diselesaikan, maka yang patut dipertanyakan adalah perencanaan, pengawasan, serta komitmen pemerintah daerah. Semangat gotong royong jangan sampai dijadikan tameng untuk menutupi kelalaian yang bersifat struktural,” tambahnya.
Masyarakat Tompobulu berharap Pemerintah Kabupaten Gowa tidak lagi sekadar mencantumkan anggaran di atas kertas, tetapi benar-benar menghadirkan pembangunan yang tuntas, berkualitas, dan berkeadilan bagi wilayah pinggiran dan dataran tinggi.
Ruas jalan poros menuju Tondo yang menjadi jalur utama aktivitas warga telah lama terbengkalai dalam kondisi rusak parah. Ironisnya, perbaikan jalan tersebut tercatat telah dua kali masuk dalam alokasi APBD, namun hingga saat ini belum juga direalisasikan secara tuntas dan berkelanjutan.
Akibat sikap abai tersebut, warga akhirnya dipaksa mengambil alih fungsi negara. Melalui swadaya, masyarakat mengumpulkan dana hingga ratusan juta rupiah untuk melakukan pengecoran jalan, demi memastikan akses transportasi serta roda perekonomian, pendidikan, dan layanan kesehatan tetap dapat berjalan.
Aktivis sekaligus jurnalis dataran tinggi Kabupaten Gowa, Sattu, turut angkat suara menyoroti kondisi infrastruktur di wilayah pegunungan. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar soal lambannya pembangunan, melainkan cerminan kegagalan nyata Pemerintah Kabupaten Gowa dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat.
“Ruas jalan di Desa Garing telah dua kali masuk dalam anggaran, namun realisasinya tak pernah terlihat. Saat negara memilih abai, masyarakat justru harus mengumpulkan dana hingga ratusan juta rupiah untuk membangun jalan yang sejatinya menjadi tanggung jawab pemerintah,” ujar Sattu dengan tegas.
Menurutnya, swadaya warga semestinya hanya berperan sebagai bentuk partisipasi pendukung, bukan dijadikan solusi utama akibat abainya pemerintah. Kondisi ini, kata dia, sekaligus menunjukkan adanya ketimpangan perhatian pembangunan antara wilayah dataran tinggi dan kawasan perkotaan.
“Ketika anggaran telah tersedia namun pekerjaan tak kunjung diselesaikan, maka yang patut dipertanyakan adalah perencanaan, pengawasan, serta komitmen pemerintah daerah. Semangat gotong royong jangan sampai dijadikan tameng untuk menutupi kelalaian yang bersifat struktural,” tambahnya.
Masyarakat Tompobulu berharap Pemerintah Kabupaten Gowa tidak lagi sekadar mencantumkan anggaran di atas kertas, tetapi benar-benar menghadirkan pembangunan yang tuntas, berkualitas, dan berkeadilan bagi wilayah pinggiran dan dataran tinggi.